Jakarta. KS- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi modal penting dan utama bagi Indonesia untuk memasuki era ekonomi digital.
Oleh karena itu, Pemerintah mendorong berbagai pihak untuk terlibat mencetak lebih banyak SDM andal agar daya saing ditingkat global meningkat.
Presiden Joko Widodo saat membacakan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Ke-47 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI di Jakarta, Jumat (16/08/2019), mengatakan saat negara-negara lain ekonominya melambat, ekonomi Indonesia harus mampu tumbuh.
“Situasi krisis harus kita balik sebagai peluang, kita harus jeli. Kita manfaatkan kesulitan sebagai kekuatan untuk bangkit, untuk tumbuh, untuk Indonesia maju,” kata Presiden Jokowi.
Kepala Negara juga menjelaskan, salah satu kunci kesuksekan itu dapat diraih dengan terus meningkatkan daya saing nasional dan dengan bertumpu pada kualitas SDM.
SDM yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital. Berbagai program pembangunan SDM harus disiapkan, untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan.
“Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” kata Presiden Jokowi.
Indonesia memiliki modal awal untuk bersaing di tingkat global karena jumlah penduduknya nomor empat terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk Indonesia berusia muda dengan kelas menengah tumbuh dengan pesat.
“Saya yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju. Dengan tekad tersebut, tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan SDM di berbagai daerah, sesuai tema perayaan 74 tahun Republik Indonesia, yaitu menciptakan “SDM Unggul Indonesia Maju”.
Fokus RAPBN 2020 akan diarahkan pada lima hal utama, yaitu pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi “aging population”.
Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Kelima, antisipasi ketidakpastian global.
Dalam RAPBN tahun 2020, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5 persen dari PDB. Belanja negara tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi.
Selain meningkatkan pembangunan SDM, Pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk infrastruktur di luar kawasan 3T, Pemerintah menekankan perbaikan manajemen, tata kelola, dan kerangka regulasi, agar makin mendukung transformasi ekonomi.
Infrastruktur terus dibangun ke seluruh pelosok dan difokuskan pada konektivitas di sepanjang rantai pasok, menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat, mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri, termasuk UMKM.
Dukungan pembangunan infrastruktur juga dilakukan melalui skema pembiayaan kreatif, seperti Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur publik melalui skema pembiayaan kreatif semacam ini, dilakukan dengan memperhatikan value for money.
Di sektor pariwisata, pada 2020 Pemerintah memprioritaskan pembangunan empat destinasi wisata secara lintas sektor dan terintegrasi. Destinasi pariwisata tersebut meliputi Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika.
“Target di 2020 basic infrastructure atau sarana dan prasarana menunjang Kawasan Pariwisata sekitarnya terealiasi,” kata Presiden Jokowi.
Sementara itu, dari sekotr SDM Pariwisata, sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi, Menpar Arief Yahya menginginkan agar anak-anak di sekolah dan perguruan tinggi, dididik oleh para profesional terbaik dengan harapan agar Indonesia memiliki lulusan yang memiliki keterampilan unggul dan banyak dibutuhkan oleh Stakeholders Pariwisata.
“Oleh karena itu, saya mengeluarkan instruksi 3C, yakni; Curriculum, Certification dan Center of Excellence,” kata Menpar Arief.
Untuk Curriculum peningkatan SDM pariwisata mengacu pada standar global baik dari sisi lulusan, dosen, dan institusinya.
Untuk Certification, Para lulusan sekolah dan perguruan tinggi pariwisata harus 100% mendapatkan sertifikasi MRA-TP (Mutual Recognition Arrangement For Tourism Professional) agar mudah diterima di pasar tenaga kerja regional tingkat ASEAN. Tahun 2014 SDM Pariwisata yang sudah tersertifikasi ada sekitar 125 ribu dan pada tahun 2019 secara akumulatif akan meningkat menjadi 500 ribu orang. Sementara di kalangan dosen, telah dilakukan sertifikasi sebagai CHE (Certified of Hospitality Educator).
Sertifikasi tidak hanya untuk lulusan dan dosen, tapi juga untuk institusinya. Untuk institusi pendidikan pariwisata bisa menggunakan Center for World University Ranking (CWUR) untuk program Studi Hospitality, Leisure, Sport and Tourism.
Sedangkan dalam hal Center of Excellence, Menpar menginginkan seluruh sekolah tinggi pariwisata memiliki spesialisasi, seperti contohnya Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung center of excellence Wisata Halal dan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali menjadi center of excellence Wisata Budaya.
#AdF | Guntur Sakti/Humas Kemenpar
0 Komentar