DPRD Pasaman Barat Komisi IV Kunjungan kerja Ke DPRD Kota Pariaman Bahas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Pasaman Barat - Kawasan Sumbar. Com Dalam rangka pengayaan materi dan informasi terhadap suatu rancangan peraturan Daerah. DPRD Kabupaten Pasaman Barat  melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Pariaman Rabu (23/06/2021) Siang jam 11*30WIB diterima di Gedung Pertemuan DPRD Kota Pariaman. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala rombongan Ketua DPRD Pasaman Barat H. Parizal Hafni.ST didampingi Wakil ketua DPRD Endra Yama Putra. S. Pi, H. Daliyus. K. S. Si.MM, Ketua Komisi IV H. Adriwilza, SE, M.Pd, M.Si dan  Anggota DPRD Lainnya dalam sambutannya

H. Parizal Hafni. ST, menyampaikan tujuan dari kunjungan ini adalah untuk membahas Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018–2026

"DPRD Pasaman Barat  mengadakan kegiatan pembahasan terhadap Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Pariaman  tahun  2018–2026  Untuk itu kunjungan kami di DPRD Kabupaten Pasaman Barat bermaksud untuk mengetahui Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang ada di Daerah Kota Pariaman,” papar H. Parizal Hafni. 

Dalam sambutannya  ketua DPRD Kota Pariaman Fitri Nor  menyampaikan bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian 

integral dari pembangunan daerah sehingga harus 

dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, 

berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap 

memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, 

budaya, dan kelestarian lingkungan hidup; 

b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan 

perlu adanya suatu perencanaan yang akan menjadi tolak 

ukur dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten 

Padang Pariaman;

c. bahwa sesuai dengan kewenangan yang ada dalam Pasal 9 

ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan maka perlu dibuat pengaturan mengenai 

rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisatan Tahun 2018-2026; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 3898);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4187);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3164); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional

Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4562);

9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten Kota;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014–2026 (Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 3, 

Tambahan Lemabaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2014 Nomor 94);

Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan 

penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait (misal silo 

dan kandang) yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.

27. Pembangunan Kepariwisataan adalah pembangunan di 

bidang pariwisata yang meliputi industri pariwisata, 

destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata; dan 

kelembagaan kepariwisataan.

28. Produk Wisata adalah suatu susunan produk yang terpadu, 

yang terdiri dari objek dan daya tarik wisata, transportasi, 

akomodasi dan hiburan, dimana tiap unsur produk 

pariwisata dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan 

dan ditawarkan secara terpisah kepada konsumen 

/wisatawan. Kepariwisataan Kabupaten/Kota tutup ketua DPRD Kota Pariaman  Fitri Nor

#Rajo Alam

Baca Juga