Padang Panjang, Kawasansumbar.com Wakil Wali Kota, Drs. Asrul, Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Inspektur, Dr. Syahril, MH dan OPD terkait mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) dan Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitong Centre for Prevention (MCP) secara virtual, Selasa (31/8), di Ruang VIP Balai Kota.
Kegiatan ini sebagai pemantapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). KPK mengembangkan salah satu metode untuk pencegahan korupsi dengan cara perbaikan sistem, dan melakukan intervensi terhadap delapan intervensi yang dikemas dalam MCP.
Ketua KPK, Firli Bahuri mendapatkan pesan khusus dari Presiden Joko Widodo untuk disampaikan kepada semua kepala daerah. Pesan khusus tersebut yaitu supaya kepala daerah memberikan kemudahan investasi dan perizinan usaha, untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi.
“Memberikan kemudahan investasi dan perizinan usaha, dimaksudkan untuk membangkitkan ekonomi, menurunkan pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan muaranya kesejahteraan rakyat,” ujar Firli.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menyebutkan, korupsi tidak terjadi semata-mata karena ada niat dari pelakunya, namun juga didorong oleh kondisi-kondisi dan lingkungan yang mendukung terjadinya tindakan tersebut. BPKP juga melakukan berbagai upaya untuk mendorong pencegahan korupsi, baik dari sisi edukatif, preventif maupun represif.
“Dari sisi edukatif dan preventif, upaya yang dilakukan BPKP yaitu mendorong pelaksanaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah, mendorong kemampuan audit PBJ (pengadaan barang dan jasa) dalam investigasi, dan pembelajaran antikorupsi ke masyarakat,” tuturnya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian juga menyampaikan prinsip utama dalam pengawasan itu adalah pengawasan internal. Karena ini akan membuat iklim kerja di lingkungan organisasi tersebut akan baik dan sehat.
“Pengawasan sangat perlu dilakukan untuk mengurangi kekurangan-kekurangan, ada beberapa fitur yang bisa dilakukan dengan teknologi pelaporan. Kita memiliki Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), SPAN Lapor, dan ada Siwasiat (Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal) yang akan kita launching juga hari ini,” jelas Tito.
Ria/shintia
0 Komentar