Namun harus ada rencana aksinya, jika Pemkab Agam akan mengurangi KJA perlu dilakukan secara bertahap, berjenjang dan beDalamsrlanjut, serta menyiapkan pengalihan usahanya.
"Ini perlu disiapkan, karena bulan depan sesuai arahan Menko Marves akan diadakan rakor lanjutan, dari 15 danau prioritas mana yang bergerak duluan itu yang dibahas dalam rakor," ujar Nani Hendiarti saat gelar rakor penyelamatan Danau Maninjau, di Istana Bung Hatta, Sabtu (25/9) malam.
Dengan begitu, ia harap Danau Maninjau masuk agenda pertama, tentu diharapkannya juga sudah terbentuk tim, supaya program dari pusat bisa disinergikan dengan apa yang direncanakan pemerintah daerah.
"Kita minta Pemkab Agam dalam rencana aksinya juga bisa menyelesaikan proposal, agar nanti bisa langsung diserahkan dan dibahas oleh tim penyelamatan danau prioritas dari pusat," sebutnya.
Dalam proposal itu, katanya, harus ada yang dikedepankan karena danau prioritas ini cukup banyak, dari 15 danau prioritas yang ditargetkan sampai 2024, mana jadi super prioritas ini yang dibahas oleh tim pusat.
"Penentuan super prioritas tentu ada komponennya seperti keaktifan pemerintah daerah. Tapi kita lihat Pemprov Sumbar dan Pemkab Agam cukup aktif dalam penanganan masalah ini," katanya.
Sementara itu, Bupati Agam, Dr. H. Andri Warman menyebutkan, Danau Maninjau kini kondisinya memang sudah sangat tercemar, yang mengakibatkan menurunnya kualitas air di danau itu.
"Jika ini tidak segera ditangani, maka kita yakin ke depan Danau Maninjau hanya tinggal nama," tuturnya.
Bahkan Pemkab Agam melalui OPD terkait sudah lakukan sosialisasi pada petani KJA, dan mereka mendukung akan dilakukannya penyelamatan danau. Tentu juga harus ada pengalihan usahanya.
Dikatakannya, banyak sektor usaha yang diusulkan pada petani KJA ini, diantaranya perkebunan, pembibitan, beternak ikan terpal dan lainnya.
#Ria Charles/ Hms
0 Komentar