Jakarta,kawasansmbar.com - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Sutan Riska Tuanku Kerajaan, masuk dari 11 nama Bursa calon Presiden Republik Indonesia yang disebut oleh Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto dalam keterangan persnya Jumat (15/10).
11 nama yang disebut oleh Sekjen DPP PDI-P yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo; putra Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Bali Wayan Koster, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Djarot Syaiful Hidayat, Mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, Ketua Umum HIPMI Mardani H Maming dan Ketua APKASI yang juga Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan.
"PDI Perjuangan sendiri telah membangun demokrasi yang semakin matang, agar lahir pemimpin bangsa yang hebat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin politik dari tingkat pusat hingga daerah yang disiapkan melalui mekanisme kaderisasi kepemimpinan Partai," kata Hasto lewat keterangannya, Jumat (15/10/2021).
Hasto lantas menyinggung sejumlah sosok yang sudah lahir lewat kaderisasi tersebut. Dia menyebut ada sosok Presiden Jokowi; Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo; putra Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo; hingga Ketua DPR Puan Maharani.
"Sosok seperti Presiden Jokowi, Mas Prananda Prabowo, Mbak Puan Maharani, Olly Dondokambey, Ganjar Pranowo, Wayan Koster, Tri Rismaharini, Djarot Syaiful Hidayat, Abdullah Azwar Anas, Mardani H Maming, Sultan Riska dll lahir dari mekanisme kaderisasi partai," ucapnya.
"PDI Perjuangan terus melakukan konsolidasi dan kaderisasi partai. Itu semua perlu kerja sistemik melalui bangunan organisasi kepartaian. Jadi terkait dengan capres dan cawapres, Partai memiliki banyak kader yang mumpuni yang telah dipersiapkan partai," lanjutnya.
Meski demikian, Hasto memastikan keputusan siapa yang bakal mewakili PDIP sebagai capres di 2024 merupakan kewenangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya pengumuman siapa yang bakal mewakili akan dilakukan pada saat yang tepat, bukan lewat deklarasi asal.
"Pengumuman akan dilakukan pada momentum yang tepat. Semua memerlukan pertimbangan yang matang, bukan asal deklarasi. Itulah tata cara melahirkan pemimpin, perlu pertimbangan matang dan jernih," tuturnya.
# MS/DR
0 Komentar