Dalam sambutannya, Wakil ketua komisi I DPRD mengatakan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa/Nagari sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana pada pasal 73 ayat 1 tersebut dikatakan bahawa pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat hasil program nasional pemberdayaan mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa / Nagari bersama paling lama 2 tahun, terhitung sejak Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan.
“Dari 10 Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat, masih eksis dan berjalan, bahkan asetnya semakin besar, ”, ungkapnya.
Wakil ketua komisi I juga mengatakan akan melakukan penataan kelembagaan BKAD/UPK dimana harus ditransformasikan kedalam BUM Nagari bersama agar memiliki dasar dan kekuatan hukum tetap yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Permendesa Nomor 3 Tahun 2021
Wakil ketua komisi I DPRD juga melaporkan rapat koordinasi tersebut diikuti oleh sekitar 45 orang yang terdiri dari pengurus BKD se-Kabupaten Pasaman Barat, pengurus UPK se-Kabupaten Pasaman Barat tutup nya
#Rajo Alam
0 Komentar