KAWASANSUMBAR.COM
Pasaman Barat | (Sumbar) Ketua Komisi II DPRD Pasaman Barat , Nefri Asnawi.SH menekankan perlunya kebijakan tegas terhadap kendaraan berpelat nomor luar daerah yang banyak digunakan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat. Menurutnya, keberadaan kendaraan tersebut menjadi potensi besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika diwajibkan menggunakan pelat nomor lokal.
Kami meminta perhatian serius terkait kendaraan berplat luar yang beroperasi di wilayah Pasaman Barat, terutama di perusahaan kelapa sawit. Perlu ada langkah tegas untuk mendorong mereka mengganti plat nomor sesuai daerah,” ujar Nefri Asnawi.SH saat diwawancarai, 18 - 2 - 2025 di PT.Angro Wiratama
Nefri Asnawi.SH menjelaskan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan untuk berkontribusi lebih kepada daerah melalui pajak kendaraan bermotor. “Kami harap, mereka dengan kesadaran penuh mengganti pelat nomor ke nomor daerah. Dengan begitu, PAD bisa mengalami peningkatan,” tambahnya.
Selain menyoroti kendaraan berplat luar, Ketua komisi II DPRD Pasaman Barat juga fokus pada evaluasi kinerja Dinas Pendapatan Daerah ( Dispenda )Pasaman Barat . Langkah ini, kata Nefri Asnawi.SH, bertujuan untuk memastikan Dinas Pendapatan Daerah benar-benar memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi Pasaman Barat. “Dalam evaluasi awal, kami hanya meminta penjelasan singkat. Namun fokus kami adalah agar Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan nilai ekonomi bagi daerah. Jika tidak menguntungkan atau justru memberatkan daerah, opsi penataan ulang atau bahkan pembubaran dapat dipertimbangkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap keputusan terkait Dinas Pendapatan Daerah Pasaman Barat harus mempertimbangkan risiko dan konsekuensi yang mungkin terjadi. “Jika memang Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keuntungan, kita delete saja. Namun, tentu ada resiko yang harus kita perhitungkan,” ujar Nefri Asnawi.SH
Ketua komisi II DPRD Pasaman Barat berharap, melalui evaluasi ini, Dinas Pendapatan Daerah Pasaman Barat dapat direstrukturisasi agar lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Pasaman Barat. Format baru yang akan dikaji, menurut Nefri Asnawi.SH, bertujuan untuk memastikan keberadaan Dinas Pendapatan Daerah mendukung peningkatan PAD, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor. “Format baru perlu kita rancang. Dinas Pendapatan Daerah harus membawa manfaat bagi perekonomian daerah dan menjadi salah satu sumber utama peningkatan PAD,” imbuhnya
Selain itu dirinya menyentil soal tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah Pasaman Barat. Data terbaru menunjukkan, bahwa hanya sekitar 40 persen masyarakat yang memenuhi kewajiban pajak mereka.Nefri Asnawi.SH menyatakan bahwa, meskipun tingkat kepatuhan pajak masih rendah, perekonomian Indonesia tetap masih stabilitas berkat pertumbuhan ekonomi positif dan kestabilan sektor keuangan. "Bahkan, wajib pajak itu hanya 40 persen. Berarti masih 60 sekian persen masih maju mundur ya," kata Nefri Asnawi.SH
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara target pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan realitas yang ada di lapangan. Nefri Asnawi.SH menekankan, jika tingkat kepatuhan pajak bisa meningkat hingga 80 persen, maka dampaknya akan signifikan bagi pendapatan daerah, khususnya Pasaman Barat. "Untuk meningkatkan pendapatan, terutama yang wajib pajak itu dulu. Kalo naik 80 persen kan, Alhamdulillah. Berarti ada kenaikan untuk wajib pajak kita," katanya.
Nefri Asnawi.SH juga menyoroti bahwa peningkatan kepatuhan pajak akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. "Jantungnya masuk keluar itu doi (uang). Artinya, disinilah kita melihat sejauh mana pendapatan daerah itu meningkat. Imbasnya kan ke kepentingan masyarakat," tambahnya.
Dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pemerintah berharap dana tersebut dapat disalurkan secara optimal untuk kepentingan publik.
#Sutan
0 Komentar